Makalah Kejaksaan, Pengertian Perikatan, Unsur-Unsur Perikatan Dan Macam-Macam Perikatan

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari banyak orang-orang yang tidak sadar bahwa setiap harinya mereka melaksanakan perikatan. Hal-hal menyerupai membeli suatu barang atau memakai jasa angkutan umum, perjanjian sewa-menyewa hal-hal tersebut ialah suatu perikatan. Perikatan di Indonesia diatur pada buku ke III KUHPerdata(BW). Dalam aturan perdata aneka macam hal yang sanggup menjadi cangkupannya, salah satunya ialah perikatan. Perikatan ialah suatu kekerabatan aturan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan aturan dalam harta kekayaan ini ialah suatu akhir hukum, akhir aturan dari suatu perjanjian atau insiden aturan lain yang menimbulkan perikatan.

Perikatan ialah suatu kekerabatan aturan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan aturan dalam harta kekayaan ini ialah suatu akhir hukum, akhir aturan dari suatu perjanjian atau insiden aturan lain yang menimbulkan perikatan. Di dalam aturan perikatan setiap orang sanggup mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimana pun, baik itu yang diatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu ialah melaksanakan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melaksanakan perbuatan tertentu yang sudah disahkan dalam perjanjian.

B.     Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas sanggup dirumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Apa Pengertian dari Perikatan ?
2. Pengaturan apa saja yang ada di Perikatan?
3. Apa saja yang menjadi cuilan dari Unsur-Unsur Perikatan?
4. Apa yang dimaksud dengan ketentuan umum dalam perikatan ?
5. Apa saja Macam-macam dari Perikatan?
6. Bagaimana cara menghapuskan perikatan ?

C.    Tujuan

1. Mengetahui apa Pengertian dari Perikatan
2. Mengetahui apa saja Unsur-unsur Perikatan
3. Untuk mengetahui lebih lanjut terkena jenis-jenis perikatan
4. Untuk mengetahui bagaimana cara untuk menghapuskan perikatan

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Perikatan

Perikatan ialah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “verbintenis”. Istilah perikatan ini lebih umum digunakan dalam literature aturan di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu berdasarkan kenyataannya sanggup berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, sanggup berupa insiden contohnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, sanggup berupa keadaan, contohnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang- undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan didiberi akhir hukum. melaluiataubersamaini demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut kekerabatan hukum( legal relation).

Jika dirumuskan, perikatan ialah kekerabatan aturan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain lantaran perbuatan, peristiwa, atau keadaan. Dari rumusan ini sanggup diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang aturan harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukunm keluarga (family law), dalam bidang aturan waris (law of succession), dalam bidang aturan pribadi (personal law). Perikatan yang terdapat dalam bidang aturan ini disebut perikatan dalam arti luas. perikatan yang terdapat dalam bidang- bidang aturan tersebut di atas sanggup dikemukakan contohnya sebagai diberikut:

1. Dalam bidang aturan kekayaan, contohnya perikatan jual beli, sewa menyewa, wakil tanpa kuasa (zaakwaarneming), pembayaran tanpa utang, perbuatan melawan aturan yang merugikan orang lain.
2. Dalam bidang aturan keluarga, contohnya perikatan lantaran perkawinan, lantaran lahirnya anak dan sebagainya.
3. Dalam bidang aturan waris, contohnya perikatan untuk mawaris lantaran selesai hidup pewaris, membayar pinjaman pewaris dan sebagainya.
4. Dalam bidang aturan pribadi, contohnya perikatan untuk mewakili tubuh aturan oleh pengurusnya, dan sebagainya.

·         Perikatan Dalam arti Sempit

Perikatan yang dibicarakan dalam buku ini tidak akan mencakup tiruana perikatan dalam bidang- bidang aturan tersebut. Melainkan akan dibatasi pada perikatan yang terdapat dalam bidang aturan harta kekayaan saja,yang berdasarkan sistematika Kitab Undang- Undang aturan Perdata diatur dalam buku III di bawah judul wacana Perikatan. Tetapi berdasarkan sistematika ilmu pengetahuan hukum, aturan harta kekayaanitu mencakup hukukm benda dan aturan perikatan, yang diatur dalam buku II KUHPdt di bawah judul Tentang Benda. Perikatan dalam bidang harta kekayaan ini disebut Perikatan dalam arti sempit.

• Ukuran nilai

Perikatan dalam bidang aturan harta kekayaan ini selalu timbul lantaran perbuatan orang, apakah perbuatan itu berdasarkan aturan atau melawan hukum. Objek perbuatan itu ialah harta kekayaan, baik berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak, benda berwujud atau benda tidak berwujud, yang tiruananya itu selalu sanggup dinilai dengan uang. Kaprikornus ukuran untuk menentukan nilai atau harga kekayaan atau benda itu ialah uang. Dalam kehidupan modern ini uang ialah ukuran yang utama.

• Debitur Dan Kreditur

Perikatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, mewajibkan pihak yang satu dengan yang lain, mewajibkan pihak yang satu untuk berprestasi dan memdiberi hak kepada pihak yang lain untuk mendapatkan prestasi. Pihak yang berkewajiban berprestasi itu biasa disebut debitur, sedangkan pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur. Dalam suatu perikatan bisa terjadi bahwa satu pihak berhak atas suatu prestasi. Tetapi mungkin juga bahwa pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu, di samping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi. Sebaliknya jikalau pihak lain itu disamping berhak atas suatu prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi. Kaprikornus kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban timbale balik. Karena prestasi itu diukur dengan nilai sejumlah uang, maka pihak yang berkewajiban membayar sejumlah uang itu berkedudukan sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak meneriam sejumlah uang itu berkedudukan sebagai kreditur.

B.     Pengaturan Perikatan

Perikatan diatur dalam Buku KUH Perdata. Perikatan ialah kekerabatan aturan yang terjadi lantaran perjanjian dan Undang-Undang. Aturan terkena perikatan mencakup cuilan umum dan cuilan khusus. Bagian umum mencakup aturan yang tercantum dalam Bab I, Bab II, Bab III (Pasal 1352 dan 1353), dan Bab IV KUH Perdata yang belaku bagi perikatan umum. Adapun cuilan khusus mencakup Bab III (kecuali Pasal 1352 dan 1353) dan Bab V hingga dengan Bab XVIII KUH Perdata yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja, yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab bersangkutan. Pengaturan nama didasarkan pada “sistem terbuka”, maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan namanya maupun yang belum ditentukan namanya dalam Undang-Undang. Sistem terbuka dibatasi oleh tiga hal, yaitu :

1. Tidak dihentikan Undang-Undang
2. Tidak berperihalan dengan ketertiban umum
3. Tidak berperihalan dengan kesusilaan

Sesuai dengan penerapan sistem terbuka, maka pasal 1233 KUH Perdata menetukan bahwa perikatan sanggup terjadi, baik lantaran perjanijian maupun lantaran Undang-Undang. melaluiataubersamaini kata lain, sumber peikatan ialah Undang-Undang dan perikatan. Dalam pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang terjadi lantaran Undang-Undang dirinci menjadi dua, yaitu perikatan yang terjadi semata-mata lantaran ditentukan dalam Undang-Undang dan perikatan yang terjadi lantaran perbuatana orang. Perikatan yang terjadi lantaran perbuatan orang, dalam pasal 1353 KUH Perdata dirinci lagi menjadi perbuatan berdasarkan aturan (rechmatig daad) dan perbuatan melawan aturan (onrechtmatige daad).

C.    Unsur-Unsur Perikatan

a.      Subjek perikatan

Subjek perikatan disebut juga pelaku perikatan. Perikatan yang dimaksud mencakup perikatan yang terjadi lantaran perjanjian dan lantaran ketentuan Undang-Undang. Pelaku perikatan terdiri atas insan pribadi dan sanggup juga tubuh aturan atau persekutuan. Setiap pelaku perikatan yang mengadakan perikatan harus:

1.      Ada kebebasan menyatakan kehendaknya sendiri

2.      Tidak ada paksaan dari pihak manapun

3.      Tidak ada penipuan dari salah satu pihak, dan

4.      Tidak ada kekhilafan pihak-pihak yang bersangkutan

b.   Wenang berbuat

Setiap pihak dalam dalam perikatan harus wenang berbuat berdasarkan aturan dalam mencapai persetujuan kehendak (ijab kabul). Persetujuan kehendak ialah pernyataan saling memdiberi dan mendapatkan secara riil dalam bentuk tindakan nyata, pihak yang satu menyatakan memdiberi sesuatau kepada yang dan mendapatkan seseuatu dari pihak lain. melaluiataubersamaini kata lain, persetujuan kehendak (ijab kabul) ialah pernyataan saling memdiberi dan mendapatkan secara riil yang mengikat kedua pihak. Setiap hak dalam perikatan harus memenuhi syarat-syarat wenang berbuat berdasarkan aturan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai diberikut:

1.      Sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh

2.      Walaupun belum dewasa, tetapi sudah pernah berkeluarga

3.      Dalam keadaan sehat nalar (tidak gila)

4.      Tidak berada dibawah pengampuan

5.      Memiliki surat kuasa jikalau mewakili pihak lain

Persetujuan pihak ialah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak untuk saling memenuhi kewajiban dan saling memperoleh hak dalam setiap perikatan. Persetujuan kehendak juga menetukan ketika kedua pihak mengakhiri perikatan lantaran tujuan pihak sudah tercapai. Oleh lantaran itu, sanggup ditetapkan bahwa perikatan berdasarkan sistem aturan prdata, gres dalam taraf menimbulkan kewajiban dan hak pihak-pihak, sedangkan persetujuan kehendak ialah pelaksanaan atau realisasi kewajiban dan pihak-pihak sehingga kedua belah pihak memperoleh hak masing-masing.

Bagaimana jikalau halnya salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga pihak lainnya tidak memperoleh hak dalam perikatan ? dalam hal ini sanggup dikatakan bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya itu sudah melaksanakan wanprestasi yang merugikan pihak lain. melaluiataubersamaini kata lain, perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak.

c.         Objek perikatan

Objek perikatan dalam aturan perdata selalu berupa benda. Benda ialah setiap barang dan hak halal yang sanggup dimiliki dan dinikmati orang. Dapat dimilik dan dinikmati orang maksudnya memdiberi manfaat atau menhadirkan laba secara halal bagi orang yang memilikinya. Benda objek perikatan sanggup berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak ialah benda yang sanggup diangkat dan dipindahkan, menyerupai motor, mobil, binatang ternak. Sedangkan benda tidak bergerak ialah benda yang tidak sanggup dipindahkan dan diangkat, menyerupai rumah, gedung. Apabila benda dijadikan objek perikatan, benda tersebut harus memenuhi syarat menyerupai yang diputuskan oleh undang-undang. Syarat-syarat tersebut ialah :

1.      Benda dalam perdagangan

2.      Benda tertentu atau tidak sanggup ditentukan

3.      Benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

4.      Benda tersebut tidak dihentikan oleh Undang-Undang atau benda halal

5.      Benda tersebut ada pemiliknya dan dalam pengawasan pemiliknya

6.      Benda tersebut sanggup diserahkan oleh pemiliknya

7.      Benda itu dalam penguasaan pihak lain berdasar bantalan hak sah

d.      Tujuan Perikatan

Tujuan pihak-pihak mengadakan perikatan ialah terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dihentikan Undang-Undang, tidak berperihalan dengan ketertiban umum, dan tidak berperihalan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi tersebut sanggup berbentuk kewajiban mempersembahkan sesuatu, kewajiban melaksanakan sesuatu (jasa), atau kewajiban tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

D.    Ketentuan Umum dan Khusus

Dalam penerapannya, ketentuan umum dalam Bab I-IV Buku III KUH Perdata diberlakukan untuk tiruana perikatan, baik yang sudah diatur dalam Bab III (kecuali Pasal 1352 dan 1353) dan Bab V-XVIII maupun yang diatur dalam KUHD. Menurut ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata bahwa: “tiruana perjanjian yang mempunyai nama tertentu maupun yang tidak mempunyai nama tertentu, tunduk pada ketentuan umum yang dimuat dalam cuilan ini dan cuilan yang lalu”. Yang dimaksud dengan “bab ini dan cuilan yang lalu” dalam pasal ini ialah cuilan Bab II wacana perikatan yang timbul dari pejanjian dan Bab I wacana perikatan pada umumnya.

Penerapan ketentuan umum terhadap hal-hal yang diatur secara khusus, dalam ilmu aturan dikenal dengan adagium iex specialis deroget legi generali. Artinya, ketentuan aturan khusus yang dimenangkan dari ketentuan aturan umum. Maknanya jikalau terkena suatu hal sudah diatur secara khusus, ketentuan umum yang mengatur hal yang sama tidak perlu diberlakukan lagi. Jika suatu hal belum diatur secara khusus, ketentuan umum yang mengatur hal yang sama diberlakukan.

Timbulnya perikatan dalam hal ini bukan dikarenakan lantaran adanya suatu persetujuan atupun perjanjian, melainkan dikarenakan lantaran adanya undang- undang yang menyatakan akhir perbuatan orang, kemudian timbul perikatan. Perikatan yang timbul lantaran undang- undang ini ada dua sumbernya, yaitu perbuatan orang dan undang- undang sendiri. Perbuatan orang itu diklasifikasikanlagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai dengan aturan dan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan (pasal 1352 dan 1353 KUHPdt).

Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan aturan ada dua, yaitu wakil tanpa kuasa (zaakwarneeming) diatur dalam pasal 1354 hingga dengan pasal 1358 KUHPdt, pembayaran tanpa pinjaman (onverschuldigde betalling) diatur dalam pasal 1359 hingga dengan 1364 KUHPdt. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan ialah perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan ialah perbuatan melawan aturan (onrechtmatigdaad) diatur dalam pasal 1365 hingga dengan 1380 KUHPdt.

Perbuatan melawan aturan sanggup ditujukan kepada harta kekayaan orang laindan sanggup ditujukan kepada diri pribadi orang lain, perbuatan mana mengakibatkankerugian pada orang lain. Dalam aturan anglo saxon, perbuatan melawan aturan disebut tort. Untuk mengetahui apakah perbuatan aturan itu disebut wakil tanpa kuasa, maka perlu dilihat unsure- unsure yang terdapat didalamnya, unsure- unsure tersebut ialah :

1. Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya.
2. Tanpa menerima kuasa (perintah), artinya yang melaksanakan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkepentingan baik verbal maupun tulisan.
3. Mewakili urusan orang lain, artinya yang melaksanakan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan sendiri.
4. melaluiataubersamaini atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mengetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain.
5. Wajib meneruskan dan menuntaskan urusan itu, artinya sekali ia melaksanakan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakan hingga selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu sanggup menikmati manfatnya atau sanggup mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu.
6. Bertindak berdasarkan hukum, artinya dalam melaksanakan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban berdasarkan hukum. Atau bertindak tidak berperihalan dengan undang- undang.

Hak dan kewajiban pihak- pihak

Karena perikatan ini timbul berdasarkan ketentuan undang- undang, maka hak dan kewajiban tersebut sanggup diperinci sebagai tersebut di bawah ini :

1. Hak dan kewajiban yang mewakili, ia berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu hingga selesai, dengan mempersembahkan pertanggungjawabanan.
2. Hak dan kewajiban yang diwakili, yang diwakili atau yang berkepentingan berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakil itu atas namanya, membayar ganti rugi, atau pengeluaran yang sudah dipenuhi oleh pihak yang mengurus kepentingan itu.

Pembayaran Tanpa Hutang

Menurut ketentuan pasal 1359 KUHPdt, setiap pembayaran yang ditujukan untuk melunasi suatu pinjaman, tetapi ternyata tidak ada pinjaman, pembayaran yang sudah dilakukan itu sanggup dituntut kembali. Ketentuan ini terang mempersembahkan kepastian bahwa orang yang memperoleh kekayaan tanpa hak itu seharusnya bersedia mengembalikan kekayaan yang sudah diserahkan kepadanya lantaran kekeliruan atau salah perkiraan. Dikira ada pinjaman tetapi bahwasanya tidak ada pinjaman. Pembayaran yang dilakukan itu sifatnya sukarela, melainkan lantaran kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana mestinya dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kemudian ternyata bahwa perikatan yang dikira ada bahwasanya tidak ada. melaluiataubersamaini demikian ada kewajiban undang- undang bagi pihak yang mendapatkan pembayaran itu yang mengembalikan pembayaran yang sudah ia terima tanpa perikatan.

Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige Daad)

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, kita lihat pasal 1365 KUHPdt yang berbunyi sebagai diberikut :

“ Tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari ketentuan pasal ini sanggup diketahui bahwa suatu perbuatan itu diketahui bahwa suatu perbuatan itu dikatakan melawan aturan apabila ia memenuhi empat unsure sebagai diberikut :

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbulharus ada kekerabatan kausal

Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Diri Pribadi

Perbuatan melawan aturan sanggup ditujukan pada benda milik orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain. Jika ditujukan pada diri pribadi orang lain mungkin sanggup menimbulkan kerugian pisik ataupun kerugian nama baik(martabat). Kerugian pisik atau jasmani contohnya luka, cedera, cacat tubuh. Perbuatan melawan aturan yang menimbulkan kerugian pisik atau jasmani banyak diatur dalam perundangan- permintaan di luar KUHPdt, contohnya undang- undang perburuhan. apabila seseorang mengalami luka atau cacat pada salah satu anggota tubuh dikarenakan kesengajaan atau kurang hati- hati pihak lain, undang- undang mempersembahkan hak kepada korban untuk memperoleh penggantian biaya pengobatan, ganti kerugian atau luka atau cacat tersebut.

Ganti kerugian ini dinilai berdasarkan kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan berdasarkan keadaan. Penghinaan ialah perbuatan yang berperihalan dengan kesusilaan, jadi sanggup dimasukkan perbuatan melawan aturan pencemaran nama baik seseorang. Lain daripada itu, yang terhina sanggup menuntut semoga dalam putusan itu juga ditetapkan bahwa perbutan yang sudah dilakukan itu ialah memfitnah. melaluiataubersamaini demikian, berlakulah ketentuan pasal 314 kitab undang-undang hukum pidana penuntutan perbuatan pidana memfitnah. Perkara memfitnah ini diperiksa dan diputus oleh hakim pidana(pasal 1373 KUHPdt).

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Badan Hukum

Sering sekali orang menyampaikan bahwa apakah tubuh aturan itu sanggup melaksanakan kesalahan atau perbuatan melawan hukum. Alasannya , lantaran tubuh aturan tidak sanggup melaksanakan kesalahan dan tidak sanggup dipertanggungjawabankan dalam lapangan aturan pidana, menyerupai halnya insan pribadi. Untuk menjawaban pertanyaan- pertanyaan tersebut, lebih lampau perlu dikemukakan berbgai teori terkena tubuh aturan ada 3 macam yaitu:

1. Teori fictie(perumpamaan), berdasarkan teori ini tubuh aturan itu diperumpamakan sebagai manusia, terpisah dari insan yang menjadi pengurusnya. Atas dasar ini tubuh aturan tidak dibuat secara langsung, melainkan melalui perbuatan orang, yaitu pengurusnya. melaluiataubersamaini demikian berdasarkan teori fictie ini, tubuh aturan yang melaksanakan perbuatan aturan sanggup digugat tidak melalui pasal 1365, melainkan melalui pasal 1367 KUHPdt. Jika mengikuti teori fictie ini kita dihadapkan pada keadaan yang berperihalan dengan kenyataan.
2. Teori orgaan (perlengkapan), berdasarkan teori ini, tubuh aturan itu sama dengan insan pribadi, sanggup melaksanakan perbuatan hukum.
3. Teori yurisdische realiteit, berdasarkan teori ini, tubuh aturan ialah realitas yuridis yang dibuat dan diakui sama menyerupai insan pribadi.

Badan Hukum Perdata dan Publik

Ada dua macam tubuh aturan dilihat dari sudut pembentukannya, yaitu tubuh aturan pidana dan tubuh aturan public. Badan aturan perdata dibuat berdasarkan aturan perdata, sedangkan pengesahannya dilakukan pleh pemerintah. Yang disahkan itu pada umumnya ialah anggaran dasar tubuh aturan itu. Pengesahan dilakukan dengan registrasi anggaran dasar kepada pejabat yang berwenang, legalisasi tersebut diharapkan semoga tubuh aturan yang dibuat itu tidak berperihalan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan tidak dihentikan oleh undang- undang. Badan aturan perdata ini misalnya, perseroan terbatas, yayasan .koperasi.

Badan Hukum public dibuat dengan undang- undang oleh pemerintah. Badan aturan public ini ialah badan- tubuh kenegaraan, contohnya Negara republicIndonesia, kawasan Tiongkok I, kawasan tingkat II, dan lain- lain. Badan aturan public ini dibuat untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara. Dalam menjalankan pemerintah Negara tubuh aturan public harus berdasarkan undang- undang. Jika dalam menjalankan tugasnya, tubuh aturan public itu melaksanakan perbuatan melawan hukum, ia sanggup digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPdt. Yang perlu diperhatikan ialah bahwa tubuh aturan public dalam menjalankan kekuasaannya itu mungkin merugikan orang lain dengan alasan menjalankan undang- undang. Maka dalam hal ini perlu dibedakan antara kebijaksanaan dan pelanggaran undang- undang. Dalam hal ini hakim yang akan menentukan. Namun demikian, jikalau perbuatan yang dilakukan itu ialah kebijaksanaan penguasa(pemerintah), ini bukan lagi wewenang hakim, lantaran sudah masuk dalam bidang politik.

E.     Macam-macam Perikatan

Dalam kenyataanya ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam masyarakat berdasarkan syarat yang ditentukan oleh pihak- pihak, atau berdasarkan jenis prestasi yang harus dipenuhi, atau berdasarkan jumlah subyek yang terlibat dalam perikatan itu.

1. Perikatan Bersyarat

Perikatan bersyarat (voorwaardelijk verbintenis) ialah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu ialah suatu insiden yang masih akan terjadi dan belum niscaya terjadi, baik dalam menangguhkan pelaksanaan perikatan hingga terjadi insiden maupun dengan membatalkan perikatan lantaran terjadi atau tidak terjadi insiden (Pasal 1253 kitab undang-undang hukum pidana dt). Perikatan bersyarat di bagi tiga yaitu :

·         Perikatan dengan syarat tangguh, Apabila syarat insiden itu terjadi, maka perikatan di laksanakan (Pasal 1263 kitab undang-undang hukum pidana dt). Misalnya Oki baiklah apabila Ramdan adiknya mendiami pavilium rumahnya sehabis berkeluarga. Nah, nikah ialah insiden yang masih akan terjadi dan belum niscaya terjadi. Sifatnya menangguhkan pelaksanaan perikatan. Jika ramdan berkeluarga, maka Oki wajib menyerahkan pavilium rumahnya untuk didiami oleh Ramdan.

·         Perikatan dengan syarat batal, Disini justru perikatan yang sudah ada akan berakhir apabila insiden yang dimaksudkan itu terjadi (Pasal 1265 kitab undang-undang hukum pidana dt). Misalnya, Arlita baiklah apabila Regi kakaknya mendiami rumah Arlita selama ia kiprah di Perancis dengan syarat bahwa Regi harus mengosongkan rumah tersebut apabila Arlita selesai studi dan kembali ke tanah air. Di sini syarat  “ selesai dan kembali ke tanah air ” masih akan terjadi dan belom niscaya terjadi. Akan tetapi, jikalau syarat tersebut terjadim perikatan akan berakhir dalam arti batal.

2.      Perikatan dengan ketetapan waktu

Syarat ketetapan waktu ialah pelaksaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang di tetapkan. Misalnya Anis berjanji kepada Yesi bahwa ia akan membayar utangnya dengan hasil pguan sawahnya yang sedang menguning pada tanggal 1 agustus 2014. Dalam hal ini hasil pguan yang sedang menguning sudah niscaya lantaran dalam waktu dekat, Anis akan pguan sawah sehingga pembayaran utang pada tanggal 1 agustus 2014 sudah dipastikan.

3. Perikatan Manasuka ( Boleh Pilih)

Pada perikatan manasuka, objek prestasi ada dua macam benda. Dikatakan perikatan mansuka karena, debitor boleh memenuhi prestasi dengan menentukan salah satu dari dua benda yang dijadikan objek perikatan. Namun, debitor tidak sanggup memaksa kreditor untuk mendapatkan sebagian benda yang satu dan benda sebagian benda yang lainnya. Jika debitor sudah memenuhi salah satu dari dua benda yang ditentukan dalam perikatan, ia dibebaskan dan perikatan berakhir. Hak menentukan prestasi itu ada pada debitor jikalau hak ini tidak secara tegas didiberikan kepada kreditor (Pasal 1272 dan 1273 kitab undang-undang hukum pidana dt). Misalnya, Rima memesan barang elektronik berupa radio tape recorder ataustereo tape recorder di sebuah toko barang elektronik dengan harga yang sama, yakni Rp 2.500.000,00. Dalam hal ini, pedagang tersebut sanggup menentukan yaitu menyerahkanradio tape recorder atau stereo tape recorder.Akan tetapi, jikalau diperjanjikan bahwa Rima (Pemesan) yang menentukan pilihan, pedagang memdiberitahukan kepada Rima bahwa barang pesanan sudah tiba, silahkan menentukan salah satu dari benda objek perikatan tersebut. Jika Rima sudah menentukan dan mendapatkan satu dari dua benda itu, peerikatan berakhir.

4. Perikatan Fakultatif

Perikatan Fakultatif yaitu perikatan dimana debitor wajib memenuhi suatu prestasi tertentu atau prestasi lain yang tertentu pula. Dalam perikatan ini spesialuntuk ada satu objek. Apabila debitor tidak memenuhi prestasi itu, ia sanggup mengganti prestasi lain. Misalnya, Agung berjanji kepada Rian untuk meminjamkan mobilnya guna melaksanakan penelitian. Jika Agung tidak meminjamkan Karena rusak, ia sanggup mengganti dengan sejumlah uang transport untuk melaksanakan penelitiannya.

5. Perikatan Tanggung-Menanggung

Pada perikatan tanggung-menanggung sanggup terjadi seorang debitor berhadapan dengan beberapa orang kreditor atau seorang kreditor berhadapan dengan beberapa orang debitor. Apabila kredior terdiri atas beberapa orang, ini disebut tanggung-menanggung aktif. Dalam hal ini, setiap kreditor, berhak atas pemenuhan prestasi seluruh pinjaman. Jika prestasi tersebut sudah dipenuhi, debitor dibebaskan dari utangnya dan perikatan hapus (Pasal 1278 kitab undang-undang hukum pidana dt). Jika pihak debitor terdiri atas beberapa orang, ini disebut tanggung menanggung pasif, setiap debitor wajib memenuhi prestasi seluruh utang dan dan jikalau sudah dipenuhi oleh seorang debitor saja, membebaskan debitor –debitor lain dari tuntutan kreditor dan perikatannya hapus (Pasal 1280 kitab undang-undang hukum pidana dt) Berdasarkan observasi, perikatan yang banyak terjadi dalam praktiknya ialah perikatan tanggung-menanggung pasif yaitu :

1.      Wasiat, Apabila pewaris mempersembahkan kiprah untuk melaksanakan hibah wasiat kepada mahir warisnya secara tanggung-menanggung.

2.      Ketentuan Undang-Undang , Dalam hal ini undang-undang memutuskan secara tegas perikatan tanggung menanggung dalam perjanjian khusus.

Perikatan tanggung menanggung secara tegas diatur dengan perjanjian khusus, yaitu sebagai diberikut ;

1.      Persekutuan firma (Pasal 18 KUHD), Setiap sekutu bertanggung balasan secara tanggung-menanggung untuk seluruhnya atas tiruana perikatan.

2.      Peminjaman benda (Pasal 1749 KUHPdt), Jika bebereapa orang bantu-membantu mendapatkan benda lantaran peminjaman, meka masing-masing untuk seluruhnya bertanggung balasan terhadap orang yang mempersembahkan pinjaman benda itu.

3.      Pemdiberian kuasa (Pasal 1181 KUHPdt) ,Seorang peserta kuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili dalam suatu urusan yang menjadi urusan mereka bersama. Mereka bertanggung balasan untuk seleruhnya terhadap peserta kuasa terkena segala akhir pemdiberian kekuasaan.

4.      Jaminan orang (borgtoch,pasal 1836 KUHPdt), Jika beberapa orang sudah mengikatkan diri sebagai penjamin sebagai seorang debitor yang sama untuk utang yang sama, mereka itu untuik masing-masing terikat untuk seluruh utang.

6.      Perikatan Dapat Dibagi Dan Tidak Dapat Dibagi

Suatu perikatan dikatakan sanggup dibagi atau tidak sanggup dibagi jikalau benda yang menjadi objek perikatan sanggup atau tidak sanggup dibagi berdasarkan imbangan, lagi pula sumbangan itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut.  sifat sanggup atau tidak sanggup dibagi itu berdasarkan pada :

1.      Sifat benda yang menjadi objek perikatan.

2.      Maksud perikatannya, apakah itu sanggup atau tidak sanggup dibagi.

Perikatan sanggup atau tidak sanggup dibagi bisa terjadi jikalau salah satu pihak meninggal dunia sehingga akan timbul maslah apakah pemenuhan prestasi sanggup dibagi atau tidak antara para mahir waris almahrum itu. Hal tersebut bergantung pada benda yang menjadi objek perikatan yang penyerahannya atau pelaksanaannya sanggup dibagi atau tidak, baik secara faktual maupun secara perhitungan ( Pasal 1296 KUHPdt). Akibat aturan perikatan sanggup atau tidak sanggup dibagi ialah bahwa perikatan yang tidak sanggup dibagi, setiap kreditor berhak menuntut seluruh  prestasi kepada setiap debitor dan setiap debitor wajib memenuhi prestasi tersebut seluruhnya. melaluiataubersamaini dipenuhinya prestasi oleh seorang debitor , membebaskan debitor lainnya dan perikatan menjadi hapus. Pada perikatan yang sanggup dibagi, setiap kreditor spesialuntuk sanggup menuntut suatu cuilan prestasi berdasarkan perimbangannya, sedangkan setiap debitor spesialuntuk wajib memenuhi prestasi untuk bagiananya saja berdasarkan perimbangan.

7. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Perikatan ini memuat suatu bahaya eksekusi terhadap debitor apabila ia lalai memenihi prestasinya. Ancaman eksekusi ini bermaksut untuk mempersembahkan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perikatan, menyerupai yang sudah diputuskan dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Disamping itu, juga sebagai upaya untuk memutuskan jumlah ganti keruguan jikalau memang terjadi wanprestasi. Hukuman itu ialah pendorong debitor untuk memenuhi kewajiban berprestasi dan untuk membebaskan kreditor dari pembuktian wacana besarnya ganti kerugian yang sudah di deritanya. Misalnya, dalam perjanjian dengan bahaya hukuman, apabila seorang pemborong harus menuntaskan pekerjaan bangunan dalam waktu tiga puluh hari tidak menuntaskan pekerjaannya, ia dikenakan denda satu juta rupiah setiap hari terkampat itu. Dalam hal ini, jikalau pemborong itu melalaikan kewajibannya, berarti ia wajib membayar denda satu juta rupiah sebagai ganti kerugian untuk setiap hari terlambat.

8. Perikatan Wajar

Undang-undang tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perikatan masuk akal (natuurlijke verbintenis, natural obligation). Dalam undang-undang spesialuntuk dijumpai Pasal 1359 ayat (2) KUHPdt. Karena itu, tidak ada kesepakatan antara para penulis aturan terkena sifat dan akhir aturan dari perikatan wajar, kecuali terkena satu hal, yaitu sifat tidak ada somasi aturan guna memaksa pemenuhannya. Kata masuk akal ialah terjemaahan dari kata aslinya dalam bahasa Belanda “natuurlijk” oleh Prof. Koesoemadi Poedjosewojo dalam kuliah aturan perdata pada  Fakultas Hukum Universitas  Gadjah Mada Yogyakarta. Perikatan masuk akal bersumber dari Undang-Undang dan kesusilaan seta kepatutan (Moral and equity). Bersumber pada Undang-Undang, artinya keberadaan perikatan masuk akal lantaran ditentukasn oleh Undang-Undang. Jika Undang-Undang tidak menentukan, tidak ada perikatan wajar. Bersumber dari kesusilaan dan kepatutan, artinya keberadaan perikatan masuk akal lantaran adanya belas kasihan, rasa kemanusiaan, dan kerelaaan hati yang iklas  dari pihak debitor. Hal ini sesuai benar dengan sila kedua pancasila dan dasar Negara Republik Indonesia.

Ada contoh-contoh yang berasal dari ketentuan undang-undang ialah menyerupai diberikut ini:

1.      Pinjaman yang tidak diminta bunganya, Jika bunganya dibayar, tidak sanggup dituntut pengembaliannya (Pasal 1766 KUHPdt)

2.      Perjudian dan pertaruhan, Undang-Undang tidak mempersembahkan tuntutan aturan atas suatu utang yang terjadi lantaran perjudian lantaran perjudian pertaruhan ( Pasal 1788 KUHPdt).

3.      Lampau waktu, Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus lantaran kadaluarsa (lampau waktu) dengan lewatnya batas waktu tenggang tiga puluh hari tahun.

4.      Kepailitan yang di atur dalam undang-undang kepailitan.

F.     Hapusnya Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

1. Pembayaran

Yang dimaksud dengan pembayaran dalam hal ini tidak spesialuntuk mencakup penyerahan sejumlah uang, tetapi juga penyerahan suatu benda. Dalam hal objek perikatan ialah pembayaran uang dan penyerahan benda secara timbal balik, perikatan gres berakhir sehabis pembayaran uang dan penyerahan benda.

2. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Penitipan

Jika debitor sudah melaksanakan penawaran pembayaran dengan perantaraan notaries, kemudian kreditor menolak penawaran tersebut, atas penolakan kreditor itu kemudian debitor menitipkan pembayaran itu kepada panitera pengadilan negeri untuk disimpan. melaluiataubersamaini demikian, perikatan menjadi hapus ( Pasal 1404 KUH Perdata ). Supaya penawaran pembayaran itu sah perlu dipenuhi syarat-syarat :

a.       Dilakukan kepada kreditor atau kuasanya;

b.      Dilakukan oleh debitor yang wenang membayar;

c.       Mengenai tiruana uang pokok, bunga, dan biaya yang sudah diputuskan;

d.      Waktu yang diputuskan sudah tiba;

e.       Syarat dimana utang dibuat sudah terpenuhi;

f.       Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang sudah diputuskan atau ditempat yang sudah disetujui; dan

g.      Penawaran pembayaran dilakukan oleh notaries atau juru sita disertai oleh dua orang saksi.

3. Pembaruan Utang ( Novasi )

Pembaruan utang terjadi dengan cara mengganti utang usang dengan utang baru, debitor usang dengan debitor baru. Dalam hal utang usang diganti dengan utang baru, terjadilah penggantian objek perikatan, yang disebut “ Novasi Objektif”. Disini utang usang lenyap. Dalam hal terjadi penggantian orangnya (subyeknya), maka jikalau debitornya yang diganti, pembaruan ini disebut “Novasi Subjektif Pasif” jikalau kreditornya yang diganti, pembaruan ini disebut “novasi subjektif aktif”. Dalam hal ini utang usang lenyap.

4. Perjumpaan Utang (kompensasi)

Dikatakan ada penjumpaan utang apabila utang piutang debitor dan kreditor secara timbale balik dilakukan perhitungan. melaluiataubersamaini perhitungan itu utang piutang usang lenyap. Supaya utang itu sanggup diperjumpakan perlu dipenuhi syarat-syarat :

1.      Berupa sejumlah uang atau benda yang sanggup dihabiskan dari jenis dan kualitas yang sama;

2.      Utang itu harus sudah sanggup ditagih; dan

3.      Utang itu seketika sanggup ditentukan atau diputuskan jumlahnnya (pasal 1427 KUH Perdata)

Setiap utang apapun sebabbnya sanggup diperjumpakan, kecuali dalam hal diberikut ini :

1.      Apabila dituntut pengembalian suatu benda yang secara melawan aturan dirampas dari pemiliknya, contohnya lantaran pencurian;

2.      Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan;

3.      Terhadap suatu utang yang bersumber pada tuntidakboleh napkah yang sudah ditetapkan tidak sanggup disita (Pasal 1429 KUH Perdata) ;

4.      Utang-utang Negara berupa pajak mustahil dilakukan perjumpaan utang (yurisprudensi); dan

5.      Utang utang yang timbul dari perikatan masuk akal mustahil dilakukan perjumpaan pinjaman (yurisprudensi).

5. Pencampuran Utang

Menurut ketentuan Pasal 1436 KUH Perdata, Pencampuran utang itu terjadi apabila

kedudukan kreditor dan debitor itu menjadi satu tangan. Pencampuran utang tersebut

terjadi demi hukum. Pada pencampuran pinjaman ini utang piutang menjadi lenyap.

6. Pembebasan Utang

Pembebasan utang sanggup terjadi apabila kreditor dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitor dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perikatan dengan pembebasan ini perikatan menjadi lenyap atau hapus. Menurut ketentuan pasal 1438 KUH Perdata, pembebasan suatu pinjaman tidak boleh didasarkan pada persangkaan, tetapi harus di buktikan. Pasal 1439 KUH Perdata menyatakan bahwa pengembalian surat piutang orisinil secara sukarela oleh kreditor kepada debitor ialah bukti wacana pembebasan utangnya.

7. Musnahnya benda yang terutang

Menurut ketentuan pasal 1444 KUH Perdata, apabila benda tertentu yang menjadi objek perikatan itu musnah, tidak sanggup lagi diperdangkan, atau hilang bukan lantaran kesalahan debitor, dan sebelum ia lalai , menyerahkannya pada waktu yang sudah ditentukan; perikatan menjadi hapus (lenyap) akan tetapi, bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya, kerena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitor (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya. Meskipun debitor lalai menyerahkna benda itu ia juga akan bebas dari perikatan itu apabila sanggup mengambarkan bahwa musnah atau hilangnya benda itu disebabkan oleh suatu keadaan di luar kekuasaannya dan benda itu juga akan mengalami insiden yang sama measkipun sudah berada di tangn kreditor.

8. Karena pembatalan

Menurut ketentuan pasala 1320 KUH Perdata, apabila suatu perikatan tidak memenuhi syarat-syarat subjektif. Artinya, salah satu pihak belum cukup umur atau tidak wenang melaksanakan perbuatan hukum, maka perikatan itu tidak batal, tetapi “dapat dibatalkan” (vernietigbaar, voidable). Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif sanggup dimintakan pembatalannya kepada pengadilan negeri melalui dua cara, yaitu :

1.      melaluiataubersamaini cara aktif, Yaitu menuntut penghapusan melalui pengadilan negeri dengan cara mengajukan gugatan.

2.      melaluiataubersamaini cara pembelaan, Yaitu menunggu hingga digugat di muka pengadilan negeri untuk memenuhi perikatan dan gres diajukan alasan wacana belum sempurnanya perikatan itu.

Untuk penghapusan secara aktif, Undang-undang mempersembahkan pembatasan waktu, yaitu lima tahun (pasal 1445 KUH Perdata), sedangkan untuk penghapusan sebagai pembelaan tidak diadakan pembatasan waktu.

9. Berlaku Syarat Batal

Syarat batal yang dimaksud disini ialah ketentuan isis perikatan yang disetujui oleh kedua pihak, syarat tersebut apabila dipenuhi menimbulkan perikatan itu batal (nietig, void) sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut “syarat batal”. Syarat batal pada asasnya selalu berlaki surut, yaitu semenjak perikatan itu dibuat. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan tiruanla seperti tidak pernah terjadi perkatan.

10. Lampau Waktu (Daluarsa)

Menurut ketentuan pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu ialah alat untuk memperolah sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Atas dasar ketentuan pasal tersebut sanggup diketahui ada dua macam lampau waktu yaitu :

1.      Lampau waktu untuk memperolah hak milik atas suatu benda disebutacquisitieve verjaring.

2.      Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan disebut extinctieve verjaring.

Menurut ketentuan pasal 1963 KUH Perdata, untuk memperoleh hak milik atas suatu benda berdasar pada daluarsa (lampau waktu) harus dipenuhi unsur-unsur adanya iktkad baik; ada bantalan hak yang sah; menguasai benda it uterus-menerus selama dua puluh tahu tanpa ada yang mengggugat, jikalau tanpa bantalan hak, menguasai benda itu secara terus-menerus selama 30 tahun tanpa ada yang mengugat. Pasal 1967 KUH perdata menentukan bahwa segala tuntutan, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus lantaran daluarsa, dengan lewat waktu 30 tahun. Sedangkan orang yang menunujukkan adanya daluarsa itu tidak usah menyampaikan bantalan hak dan tidak sanggup diajukan terhadapnya tangkisan yang berdasar pada doktrin buruk. Benda bergerak yang bukan bunga atau piuatang yang bukan atas tunjuk (niet aan toonder), siapa yang menguaisainya dianggap sebagai pemiliknya. Walaupun demikian, jikalau ada orang yang kehilangan atau kecurian suatu benda, dalam jangka waktu 3 tahun terhitung semenjak hari hilangnya atau dicurigainya benda itu, ia sanggup menuntut kembali bendanya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya dari tangan siapapun yang menuasainya. Pemegang benda terakhir sanggup menuntut pada orang terakhir yang menyerahkan atau menjual kepadanya suatu ganti kerugian (pasal 1977 KUH Perdata).

Daluarsa tidak berjalan atau tertangguh dalam hal-hal menyerupai tersebut diberikut ini:

1. Terhadap anak yang belum dewasa, orang di bawah pengampuan;
2. Terhadap istri selam perkawinan (ketentuan ini tidak berlaku lagi)
3. Terhadap piutang yang digantungkan pada suatu syarat selama syarat itu tidak terpenuhi; dan
4. Terhadap spesialis waris yang sudah mendapatkan suatu warisan dengan hak istimewa untuk membuat registrasi harta peninggalan terkena pinjaman-piutangnya (pasal 1987-1991 KUH Perdata).Menurut ketentuan pasal 1381 KUHPdt, ada sepuluh cara hapusnya perikatan, yaitu:

  

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Perikatan ialah kekerabatan aturan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain lantaran perbuatan, peristiwa, atau keadaan, Dari rumusan ini sanggup diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang aturan harta kekayaan (law of property), dalam bidang hukunm keluarga (family law), dalam bidang aturan waris (law of succession), dalam bidang aturan pribadi (personal law). Dalam kita undang-undang aturan perdata pasal 1331 ayat 1 ditetapkan bahwa tiruana perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undag-undnag bagi mereka yang menciptakannya, artinya apabila objek aturan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis aturan perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum.

Sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila aturan perjanjian tidak memeuni unsur subjektif, contohnya salah satu pihak berada dalam pebgawasab dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini sanggup dibatalkan didepan hakim. Sehingga, perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak sudah menyepakati isi perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

kumpulan-makalah11.blogspot.com/search?q=makalah-hukum-perikatan?m=1

kumpulan-makalah11.blogspot.com/search?q=makalah-hukum-perikatan

Selengkapnya Klik : DOWNLOAD

Artikel Terkait

Makalah Kejaksaan, Pengertian Perikatan, Unsur-Unsur Perikatan Dan Macam-Macam Perikatan

4/ 5

Oleh rizael

September 18, 2018 Komentar